Komite II DPD RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar di DPD RI, Senin (17/2) untuk membahas program kerja dari Kementerian LHK.
Kabupaten Lampung Timur bukan merupakan sentra produksi tanaman hortikultura di Provinsi Lampung, tetapi cukup mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pemerintah Provinsi Lampung.
Pemerintah membuka akses kepada masyarakat melalui KTH untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan, jadi bukan untuk dimiliki.
Di rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan berbagai temuan dan aspirasi masyarakat yang diperolehnya ketika melakukan reses di daerah pemilihannya (dapil), Provinsi Kalimantan Utara pada kurun akhir Juli sampai awal Agustus 2021 lalu.
Salah satu akar persoalan saat ini adalah masih sangat banyak masyarakat berada di desa–desa dalam kawasan yang disebut “Kawasan Hutan” sehingga tidak mendapat pelayanan yang memadai dari pemerintah sebagai representatif negara.
Politisi PKB ini menegaskan, Komisi IV selaku mitra kerja Kementerian LHK bakal memanggil Siti untuk menjelaskan secara detail. Meskipun, menurut dia, sejauh ini Siti termasuk salah satu Menteri Kehutanan yang paling komitmen terhadap kelestarian alam.
Generasi Muda harus jadi champions gerakan perubahan lingkungan
Sawit Watch menduga HGU diperoleh tanpa mendapat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian LHK.
Tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Business as Usual (BAU) pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%.